BANDA ACEH – Pernyataan terkait pengelolaan gaji guru dan dosen yang berpotensi menggeser tanggung jawab negara menimbulkan protes hebat dari mahasiswa. Banyak yang menganggap ini sebagai sinyal berbahaya yang bisa mengaburkan komitmen pemerintah terhadap pendidikan.
Di tengah kondisi pendidikan yang sedang berkembang, muncul pertanyaan penting: Apakah sudah saatnya negara memasukkan pendidikan ke dalam prioritas anggaran nasional secara serius? Hal ini sangat relevan mengingat Pasal 31 UUD 1945 yang jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi itu. Dalam konteks ini, diskusi mengenai kesejahteraan pendidikan harus dianggap serius.
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pendidikan
Pendidikan bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa. Dengan banyaknya tantangan pendidikan yang dihadapi, mulai dari kualitas pengajaran hingga aksesibilitas, negara harus bersikap proaktif dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk guru dan dosen yang menjadi garda terdepan dalam pendidikan.
Melihat kondisi saat ini, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan, seperti infrastruktur pendidikan yang belum memadai dan masih rendahnya gaji pendidik. Menurut data terkini, banyak guru yang harus mencari sumber pendapatan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen untuk mengalokasikan anggaran yang lebih pada sektor pendidikan memang sangat mendesak. Dalam banyak kasus, upah yang rendah dapat mengakibatkan penurunan kualitas pengajaran, sehingga membahayakan masa depan murid-murid.
Strategi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik
Agar pendidikan menjadi lebih berkualitas, pemerintah perlu mengembangkan strategi yang efektif. Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan. Ini bukan hanya tentang angka besar di laporan keuangan, tapi tentang penghormatan terhadap profesi guru dan dosen yang menjadi penggerak perubahan di masyarakat.
Di banyak negara maju, pendidikan selalu menjadi prioritas utama anggaran, bahkan dalam masa krisis sekalipun. Ini menunjukkan pemahaman mendalam bahwa investasi pada pendidikan adalah investasi pada sumber daya manusia yang akan meningkatkan daya saing negara. Mengandalkan sumbangan dan filantropi saja sebagai sumber dana justru akan menjadikan pendidikan sangat rentan dan tidak stabil.
Partisipasi masyarakat dan sektor swasta memang penting, tetapi itu tidak bisa menjadi pengganti kewajiban pemerintah. Kesejahteraan pendidik harus dipastikan melalui kebijakan yang jelas dan terencana, bukan hanya melalui retorika atau janji kosong. Mengabaikan tanggung jawab ini adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang diemban oleh negara.
Dengan langkah-langkah strategis dan komitmen yang nyata dari pemerintah, harapan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen serta kualitas pendidikan akan terwujud. Ini saatnya bagi kita semua untuk mendukung pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak bangsa, demi masa depan yang lebih cerah.
