BANDA ACEH – Dalam upaya memperkuat keamanan laut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S.Pi, M.Si, mewakili Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menyampaikan paparan pada acara Rapat Koordinasi tentang Penguatan Analisis Program Prioritas Keamanan Laut. Rapat yang berlangsung di Hotel Hermes Banda Aceh ini fokus pada RPJMN Tahun 2025 dan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran bangsa melalui pengelolaan perairan yang lebih baik.
Pentingnya keamanan laut tidak bisa dipandang sebelah mata. Mengingat posisi strategis Aceh di jalur Selat Malaka dan Samudera Hindia, rapat ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam menjaga wilayah perairan Aceh dari berbagai ancaman, termasuk illegal fishing. Apa yang dihasilkan dalam pertemuan ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan yang lebih solid di tingkat lokal dan nasional.
Pentingnya Sinergi antara Pusat dan Daerah dalam Keamanan Laut
Dalam paparannya, Aliman menekankan bahwa keamanan laut membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ada di kawasan perbatasan dan jalur pelayaran internasional. Sebagai contoh, patroli laut terpadu dan pengawasan berbasis teknologi menjadi sorotan utama untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum di laut.
Data menunjukkan bahwa banyak aktivitas illegal fishing terjadi di perairan Aceh yang belum terawasi dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas nelayan lokal serta penggunaan sistem digital tracking menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dapat mengurangi intensitas pelanggaran di laut, memberikan ruang lebih bagi nelayan lokal untuk mengembangkan usaha mereka.
Strategi dan Regulasi untuk Mengoptimalkan Keamanan Laut
Selain itu, penguatan regulasi daerah menjadi sangat krusial dalam memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan sumber daya perikanan. Kerjasama dengan pangkalan PSDKP dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam sistem pengawasan juga menjadi fokus utama dalam strategi ini. Hal ini mengarah pada pengembangan komunitas yang lebih mandiri dan berdaya dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan laut.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta akademisi yang memiliki komitmen dalam menjaga kelautan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan RPJMN 2025, yang menekankan pada pembangunan kelautan berkelanjutan dan pengamanan kedaulatan maritim. Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, Aceh tidak hanya mampu menjaga keutuhan wilayahnya, tetapi juga berkontribusi pada kemakmuran bangsa.
