Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) merupakan elemen vital dalam pengelolaan keuangan daerah. Baru-baru ini, Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 resmi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah. Keputusan ini diambil dalam sebuah Rapat Paripurna yang membawa harapan baru bagi masyarakat Aceh Tengah.
Rapat tersebut berlangsung pada Jumat (18/07/2025) di Ruang Sidang DPRK. Dalam kesempatan itu, hadir Bupati Aceh Tengah, Wakil Bupati, serta seluruh anggota dewan dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Keberadaan mereka menunjukkan komitmen yang kuat dalam membahas isu-isu penting terkait keuangan daerah dan pengelolaan anggaran.
Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan APBK
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah adalah aspek fundamental yang harus diperhatikan. Setiap keputusan dalam penggunaan anggaran harus dijalankan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Dalam konteks ini, Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Hamdan Guru Gama, mengungkapkan rasa syukurnya atas disetujuinya Raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2024. Hal ini menunjukkan upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Hamdan, proses pembahasan Raqan ini tidak hanya dilakukan secara formal saja, melainkan melalui evaluasi yang mendalam mengenai kinerja pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sinergi dalam Pembangunan Daerah
Melihat berbagai komponen yang terlibat dalam Rapat Paripurna, jelas terlihat perlunya sinergi antara legislatif dan eksekutif, serta dukungan dari Forkopimda dan masyarakat. Bupati Haili Yoga juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Qanun. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Apresiasi yang disampaikan oleh Haili Yoga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi APBK tidak hanya tergantung pada satu pihak. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak positif. Dalam konteks ini, komunikasi yang harmonis antara semua elemen sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.
Dengan telah disetujuinya Raqan ini, banyak harapan muncul untuk peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kita patut mendoakan agar langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terus berkembang dan memenuhi ekspektasi masyarakat Aceh Tengah. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan pastikan anggaran yang telah disetujui benar-benar digunakan untuk kepentingan umum.
