Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadapi sorotan tajam dari sejumlah pelaku pariwisata di Bandung. Aksi demonstrasi yang berlangsung pada Senin (21/7/2025) di halaman Gedung Sate, mengekspresikan kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap membatasi sektor pariwisata, terutama larangan study tour yang dinilai merugikan. Tuntutan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik seringkali menjadi perdebatan sengit antara kepentingan masyarakat dan pengambil keputusan.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan, seberapa besar dampak larangan ini terhadap pelaku pariwisata yang bergantung pada kegiatan pendidikan luar? Banyak yang percaya bahwa study tour bukan hanya sekadar kegiatan rekreasi, melainkan juga kesempatan belajar yang berbeda dari kuliah di dalam kelas.
Kebijakan yang Kontroversial dan Dampaknya terhadap Pariwisata
Surat Edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03.KESRA yang dikeluarkan KDM mencerminkan sebuah pendekatan untuk melindungi anggaran pendidikan, dengan kebijakan yang dinilai mampu menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Meski terlihat menguntungkan pengeluaran masyarakat kecil, keputusan ini menimbulkan polemik. Pelaku jasa usaha kepariwisataan, seperti penyelenggara travel dan pengusaha bus, jelas merasakan dampaknya. Mereka menganggap kebijakan ini menekankan sisi ekonomi yang merugikan pelaku usaha yang bergantung pada kegiatan study tour.
Analisis menyeluruh terhadap kebijakan ini menunjukkan dampak yang signifikan. Penutupan terhadap study tour dapat menyebabkan penurunan lalu lintas wisatawan yang secara langsung mempengaruhi ekonomi lokal. Ini bukan sekadar protes, melainkan ungkapan ketidakpuasan dari masyarakat yang merasakan langsung efek dari kebijakan tersebut. Dedi mencatat bahwa demonstrasi yang terjadi mencerminkan kebenaran di lapangan, di mana kegiatan study tour sering kali diadopsi sebagai platform bisnis yang menguntungkan bagi pelaku pariwisata.
Memahami Perspektif di Balik Kebijakan
Dari sudut pandang KDM, kebijakan ini ditujukan untuk mengedepankan kepentingan pendidikan yang lebih murni. Dengan mereduksi biaya kebutuhan yang berlebihan, diharapkan anggaran pendidikan dapat difokuskan pada aspek yang lebih esensial, seperti pengembangan karakter siswa dan peningkatan mutu pendidikan. Namun, perlu diingat bahwa setiap kebijakan pasti memiliki konsekuensi. Di satu sisi, kita menghargai usaha untuk efisiensi anggaran, tetapi di sisi lain, kita juga tidak bisa mengabaikan dampak terhadap industri yang sedang berkembang.
Kisah dari Yogyakarta memperlihatkan bahwa dukungan terhadap aksi ini datang dari berbagai pihak, termasuk asosiasi Jeep yang rutin mengangkut wisatawan ke wilayah wisata seperti Gunung Merapi. Ini menegaskan bahwa dampak kebijakan sering kali multi-dimensional dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tindakan demonstrasi ini hanya satu dari banyak cara di mana masyarakat berusaha beradaptasi dan menuntut keadilan dari keputusan yang diambil penguasa.
Pada akhirnya, kebijakan ini mengandung nilai-nilai yang patut diperhatikan. Upaya Dedi untuk menjaga agar orang tua siswa tidak terbebani dengan pengeluaran ekstra merupakan solusi yang mulia, namun kita perlu menemukan jalan tengah yang bisa mendukung inovasi di sektor pariwisata. Semoga dengan demikian, baik pendidikan maupun pariwisata bisa berkembang selaras, menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak. Setiap kebijakan haruslah mencakup perspektif ekonomi, sosial, dan pendidikan untuk benar-benar mewujudkan manfaat jangka panjang.
