BANDA ACEH – Rektor sebuah perguruan tinggi terkemuka di Banda Aceh, Prof Mujiburrahman, mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih oleh Kementerian Agama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia merasa bahwa pencapaian ini adalah bukti nyata dari tata kelola yang berjalan dengan transparan dan akuntabel.
“Raihan WTP ke-9 secara beruntun menunjukkan bahwa Kementerian Agama konsisten dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang bersih. Ini adalah prestasi yang patut dicontoh,” ungkap Mujiburrahman di Banda Aceh, Rabu (10/9/2025).
Pentingnya Penegakan Tata Kelola Keuangan
Dalam konteks pengelolaan keuangan, pencapaian WTP menjadi indikator penting dari integritas dan komitmen sebuah lembaga. Wajar Tanpa Pengecualian bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi juga mencakup tuntutan akan akuntabilitas yang lebih tinggi. Kementerian Agama telah menunjukkan bahwa mereka mampu menjalankan tugas dengan baik, namun ini juga harus diimbangi dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Data dan analisis menunjukkan bahwa lembaga yang mampu menjaga tata kelola keuangannya dengan baik, biasanya akan menghasilkan dampak positif yang lebih besar. Seperti yang diungkap oleh berbagai penelitian, ada hubungan yang kuat antara pengelolaan keuangan yang baik dan kualitas layanan publik. Dalam hal ini, masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang optimal, terutama dalam bidang pendidikan dan aspek layanan keagamaan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ketika anggaran dijalankan dengan baik, program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat pun lebih mudah direalisasikan.
Menerapkan Strategi Berkelanjutan untuk Pendidikan dan Layanan Publik
Sementara capaian WTP adalah sebuah langkah maju, tantangan berikutnya adalah bagaimana agar pencapaian ini dapat diterjemahkan ke dalam tindakan konkrit. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan merancang program-program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Misalnya, pengembangan kurikulum pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman sekarang atau peningkatan aksesibilitas layanan keagamaan.
Menurut Mujiburrahman, penting bagi perguruan tinggi keagamaan untuk merasakan manfaat besar dari pengelolaan anggaran Kementerian Agama yang semakin transparan. Hal ini tidak hanya akan berdampak positif pada lembaga, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Dalam hal ini, penguatan kolaborasi antara Kementerian Agama dan lembaga pendidikan tinggi sangatlah diperlukan.
Keberhasilan semacam ini tentunya merupakan sinyal positif bagi seluruh stakeholders, termasuk masyarakat yang berharap agar pelayanan publik tidak sekadar menjadi simbol, tetapi juga memberikan dampak nyata. Transformasi melalui program-program yang tepat sasaran adalah kunci untuk memastikan bahwa semua capaian administratif benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
