JAKARTA – Seorang aktivis diaspora Indonesia, Salsa Erwina Hutagalung, tiba-tiba menarik perhatian publik setelah video orasinya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Salsa mengemukakan kritik tajam kepada DPR, disertai dengan 12 tuntutan rakyat yang harus segera diperhatikan sebelum batas waktu 5 September 2025 pukul 23.59 WIB.
Salsa, yang kini menetap di Aarhus, Denmark, dikenal sebagai manajer strategi, kreator konten, serta pendiri podcast pengembangan diri “Jadi Dewasa 101”. Melalui podcast tersebut, ia mengangkat berbagai permasalahan mengenai kemandirian, karier, dan kesehatan mental, sehingga membuatnya akrab di kalangan anak muda. Namun, saat ini, perhatian Salsa berfokus pada dinamika politik di tanah air.
Tuntutan Rakyat: Mengapa Penting untuk Didengarkan?
Melalui video berdurasi belasan menit, Salsa menyatakan bahwa DPR gagal dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Ia menggarisbawahi 580 anggota parlemen yang dibiayai oleh pajak rakyat, tetapi dianggap tidak peka terhadap aspirasi masyarakat. “Gerakan sukarela di media sosial jauh lebih efektif, sedangkan parlemen yang seharusnya mewakili rakyat malah tidak merespon,” tegasnya.
Dengan tontonan yang menggugah emosi ini, Salsa membacakan 12 tuntutan yang mencerminkan keinginan masyarakat, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset hingga kebutuhan akan reformasi total di DPR. Dalam rangka memberikan transparansi, ia menekankan perlunya audit anggaran senilai Rp9,6 triliun yang selama ini dikelola oleh DPR. Ini adalah hal penting agar masyarakat dapat memahami ke mana arah dana publik digunakan.
Memahami Proses Pengambilan Keputusan dan Dampaknya
Tuntutan-tuntutan yang diusulkan oleh Salsa bukan sekadar bentuk ungkapan rasa ketidakpuasan, tetapi merupakan cerminan dari kebutuhan yang lebih besar akan perubahan struktural dalam politik Indonesia. Misalnya, dengan adanya indikator kinerja (KPI) DPR yang jelas, masyarakat dapat memastikan bahwa kinerja anggota parlemen dievaluasi secara berkala.
Selain itu, ide untuk membatasi gaji dan tunjangan anggota DPR maksimal 5 kali UMR nasional mencerminkan keinginan untuk keadilan sosial yang lebih baik. Hal ini menunjukkan sikap pro-rakyat, yang bisa menjadi langkah awal menuju reformasi institusi yang lebih komprehensif.
Penutup orasi Salsa merupakan ultimatum: DPR hanya memiliki waktu 7 hari untuk menunjukkan respons terhadap tuntutan ini. Bila tidak ada tindakan konkret, maka pembubaran DPR menjadi pilihan yang patut dipikirkan. Ini menambahkan dimensi urgent terhadap permasalahan yang dihadapi, dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik.
